header copy

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II MEMASUKI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Written by Admin Ade on . Hits: 47

MENEGUHKAN KEKUATAN SALINAN PUTUSAN ELEKTRONIK
SEBAGAI DOKUMEN YANG SAH

 

Oleh Dr. Siddiki, M.H.

 

 

Pendahuluan


     Jika orang berperkara di Pengadilan Agama dengan memakai proses persidangan secara elektronik, maka menurut norma peraturan perundang-undangan, untuk mengambil salinan putusan/penetapan nya dapat mengunduh (download) melalui Akun Pengguna nya pada Sistem Informasi Pengadilan di mana ia berperkara. Proses pengunduhan ini bisa ia lakukan di mana saja asal ada jaringan internitnya. Tinggal menghidupkan perangkatnya, bisa komputer, bisa laptop, bisa android dan lain sebagainya, lalu browsing Sistem Informasi Pengadilan yang dimaksud.
      Salinan putusan/penetapan yang diunduh ini merupakan bukti yang sah secara hukum, mempunyai akibat hukum yang sah, sehingga bisa langsung dipergunakan sesuai peruntukannya. Bentuk salinan putusan/penetapan yang semacam ini disebut salinan putusan/penetapan elektronik. Status hukum (sebagai bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah) salinan putusan/penetapan elektronik ini tidak hanya melekat terbatas pada salinan putusan/penetapan yang diunduh yang biasanya dalam bentuk Portable Document Format (pdf), tetapi melekat pula pada hasil cetakannya yang juga mempunyai status hukum yang sama kuatnya.
       Jika salinan putusan/penetapan elektronik ini dicetak dan lalu difotokopi, maka untuk menunjukkan keaslian dari hasil cetak (printout) dan/atau fotokopi itu -- bahwa salinan/fotokopi telah sesuai dengan aslinya, cukup menunjukkan hasil unduhan salinan putusan/penetapan elektronik itu. Hasil cetak (printout) dan/atau fotokopi itu tidak perlu dilegalisir ke Pengadilan Agama dengan tanda-tangan basah Panitera atau pejabat yang mengatas-namakannya dan tidak perlu ada cap/setempel basah dari Pengadilan.
       Tetapi sampai sekarang tetap ada -- dalam proses berperkara sebagaimana disebutkan di atas -- pihak berperkara yang meminta legalisir terhadap hasil cetak (printout) dan/atau fotokopi dari salinan putusan/penetapan elektronik ini ke Pengadilan Agama; dan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan pula, Pengadilan Agama harus melayaninya.
       Pertanyaannya, apakah pihak berperkara atau pihak yang berkepentingan terhadap salinan putusan/penetapan, yang meminta legalisir ke Pengadilan Agama itu tidak tahu mengenai norma peraturan perundangundangan mengenai status hukum salinan putusan/penetapan elektronik dan hasil cetaknya, atau apakah pihak yang berkepentingan itu meragukan otentitas dari salinan putusan/penetapan elektronik dan hasil cetaknya itu.

 

Baca Selengkapnya.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Martapura

Jl. Merdeka No.002 kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan

Telp: (0735) 4840235 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright TIM IT PA Martapura OKU Timur @2021