Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

 

Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Martapura Tahun 2026 sesuai SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 :

 

 

 

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

 

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan:

1. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar;
2. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) di unit/ satuan kerjanya;
3. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
4. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
5. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi;
6. Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID:

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya;
2. Mengangkat PPID,PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi;
3. Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi,termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/ satuan kerjanya serta situs resmi;
5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar;
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya;
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di unit/satuan kerjanya;
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/satuan kerjanya;
10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya;
11. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan;
12. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:
    1. pengumuman informasi;
    2. pengelolaan permohonan Informasi;
    3. pengelolaan keberatan atas Informasi;
    4. penanganan sengketa lnformasi Publik oleh Atasan PPID;
    5. penetapan dan pemutakhiran DIP;
    6. pengujian tentang konsekuensi;
    7. pendokumentasian Informasi Publik;
    8. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;
13. Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP sebagaimanadimaksud pada angka 12 mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID :

1. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
   1. lnformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
3. Mengkoordinasikan pendataan lnformasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik;
4. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya;
5. Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses ;
6. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
7. Mengklarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
9. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak;
10. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi;
11. Mengembangkan kapasitas pengelola layanan lnformasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (service excellent);
12. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
13. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan lnformasi Publik yang efektif dan efisien;
14. Memperhatikanpertimbanganyangdisampaikar:olehDewanPertimbangan;
15. MenetapkanlaporanlayananInformasiPublik;
16. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Mendokumentasikan seluruh lnformasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajibtersedia setiap saat; dan
   3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya;
5. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
6. Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak;
7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi;
8. Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi:

1. Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi;
2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.